Gunungkidul - Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, pada Sabtu (2/11).Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Perempuan Yogyakarta.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai peraturan terbaru terkait disiplin pegawai. Kepala Lapas Perempuan Yogyakarta, Evi Loliancy, dalam sambutannya menekankan pentingnya disiplin bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Dengan memahami peraturan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerja serta terhindar dari pelanggaran disiplin,” ujar Evi.

Dalam sosialisasi tersebut, Tim Inspektorat Jenderal menyampaikan secara detail mengenai ruang lingkup peraturan, jenis-jenis hukuman disiplin, serta prosedur penjatuhan hukuman. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah mengenai kewajiban dan larangan baru yang tertuang dalam peraturan tersebut. Pegawai diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Lapas Perempuan Yogyakarta dapat menerapkan peraturan disiplin dengan baik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

#Kemenkumhamdiy #kemenkumhamri #kemenkumhamdiary #Dirjenpas #Pemasyarakatan #KumhamPASTI #lapasperempuanjogja #transparansipublik #pelayananpublik

Gunungkidul - Dalam rangka mengakhiri Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Lapas Perempuan Bersama Surya Anggraeni Psychology Center dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan case conference pada Rabu (30/10). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas program rehabilitasi sosial yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, merumuskan strategi perbaikan, serta meningkatkan kolaborasi.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam beberapa aspek, seperti penurunan tingkat stres dan depresi pada sebagian besar WBP. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan dukungan keluarga dan motivasi untuk berubah.

Salah satu temuan menarik adalah peningkatan nilai psikologis pada WBP berdasarkan pengukuran WHOQOL. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program yang telah dilaksanakan, seperti konseling kelompok dan sharing session, telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mental para peserta.

Untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan keluarga WBP, serta mengembangkan program-program yang lebih terintegrasi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keterampilan hidup, dan reintegrasi sosial.

Dengan komitmen bersama, diharapkan program rehabilitasi sosial ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para WBP, sehingga mereka dapat kembali hidup produktif di masyarakat.

#Kemenkumhamdiy #kemenkumhamri #kemenkumhamdiary #Dirjenpas #Pemasyarakatan #KumhamPASTI #lapasperempuanjogja #transparansipublik #pelayananpublik

Gunungkidul - Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy, melepas dua mahasiswa magang dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta yang telah selesai melakukan magang, Senin (2/9). Sebelumnya, para mahasiswa tersebut telah menjalani magang di Lapas Perempuan selama satu bulan.

Bertempat di Ruang Kalapas, Kepala Lapas, bersama Kepala Subseksi Perawatan dan Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, mengevaluasi secara singkat hal-hal apa saja yang telah mahasiswa dapat selama menjalani magang di Lapas Perempuan.

Kepala Lapas berharap semoga selama proses magang selama satu bulan para mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan. Kalapas juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dedikasi selama melaksanakan magang di Lapas Perempuan Yogyakarta.

Diakhir acara, mahasiswa memberikan kenang-kenangan sebagai tanda terima kasih kepala Lapas Perempuan atas kesempatan magang yang telah diberikan.

#Kemenkumhamdiy #kemenkumhamri #kemenkumhamdiary #Dirjenpas #Pemasyarakatan #KumhamPASTI #lapasperempuanjogja #transparansipublik #pelayananpublik

Gunungkidul - Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menggelar Festival Produk Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan meriah pada Selasa (20/8) di Lapangan Lapas Perempuan. Acara yang mengusung tema “Wujud Karya WBP untuk Bersama Menuju Indonesia Emas 2045” ini menampilkan beragam hasil karya warga binaan, mulai dari pertunjukan seni hingga produk kerajinan tangan.

Festival ini menjadi ajang unjuk kreativitas para Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Yogyakarta. Berbagai macam hasil pembinaan warga binaan ditampilkan, mulai dari hadroh, paduan suara, akustik, tarian, line dance, zumba, dan fashion show. Dalam kegiatan juga terdapat bazar produk hasil karya seperti hasil kerajinan tangan, produk kuliner, dan hasil karya seni rupa.

Kegiatan Festival Produk Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya menampilkan hasil karya warga binaan Lapas Perempuan saja tetapi juga menampilkan akustik dari Anak Binaan LPKA Yogyakarta. Produk-produk hasil karya dari warga binaan Lapas Wonosari dan klien Bapas Wonosari juga turut serta dalam bazar produk hasil karya.

Kegiatan festival turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta beserta jajaran, Kapolres Gunungkidul, Kapolres Bantul, Sekretaris Daerah Pemerintah Gunungkidul, Kepala Puskesmas Wonosari II, Kepala UPT Pemasyarakatan Wilayah Gunungkidul dan Bantul, Perwakilan BRI Cabang Wonosari, dan BNI Wonosari.

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memaparkan bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun 2025 sebesar Rp21.203.053.318.000 (dua puluh satu triliun dua ratus tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Ia menyebutkan, Kemenkumham fokus pada empat program.

“Pagu anggaran Kemenkumham sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sumbernya rupiah murni sebesar Rp17.883 triliun, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp3.319 triliun,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Supratman menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada empat program Kemenkumham, yaitu penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen.

Selain itu, anggaran tersebut turut diberdayakan oleh Kemenkumham untuk mendukung prioritas nasional 2025.

“Disepakati anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2025 yang didukung oleh Kemenkumham sebesar Rp94.930 miliar, dengan total 23 output, yang dimandatkan kepada sembilan Unit Eselon I,” jelas Supratman dalam ruang rapat Komisi III DPR RI.

Supratman menerangkan bahwa Kemenkumham menargetkan PNBP tahun depan sebesar Rp8.341 triliun. Kemenkumham akan mengambil sejumlah kebijakan PNBP untuk mencapai target ini, di antaranya penataan regulasi jenis dan tarif PNBP, juga peningkatan inovasi layanan berbasis elektronik.

Dalam raker ini, Kemenkumham juga menyampaikan sejumlah kegiatan strategis tahun 2025 dari berbagai bidang layanan yang ada. Misalnya di bidang imigrasi, Kemenkumham akan melanjutkan kebijakan golden visa dan pengembangan aplikasi teknologi informasi.

Ada pula kegiatan-kegiatan strategis di bidang kekayaan intelektual, pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Hukum Umum (AHU), perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kegiatan strategis Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) yaitu implementasi akademi kekayaan intelektual, tahun tematik desain industri, dan program patent examiners go to industries,” jelas Supratman.

Sebelumnya, Kemenkumham mengusulkan anggaran 2025 sebesar Rp26.9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas mengeluarkan pagu indikatif Kemenkumham senilai Rp21.2 triliun. Supratman menyampaikan bahwa Kemenkumham tidak mengajukan penambahan pagu anggaran lagi, namun akan mengoptimalkan anggaran yang ada. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka pagu anggaran Kemenkumham tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.575 triliun.